Bisnis Online dan Jasa SEO

Bisnis Online Medan dan Jasa Ahli SEO Blogger Terbaik

24 Larangan Kampanye Dalam Pilkada 2018

Sebentar lagi masa kampanye pilkada akan dilaksanakan serentak pada 170 daerah yang terdiri dari 16 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota (minus prov papua dikarenakan belum melakukan penetapan masa kampanye).

 

Larangan Kampanye Pilkada 2018

 

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2018 ini akan menyelenggarakan 9 pilkada, yakni: 1 pilkada gubernur/wakil gubernur, 7 pilkada bupati/wakil bupati dan 1 pilkada walikota/wakil walikota, tentu akan memanfaatkan secara maksimal tahapan masa kampanye ini untuk mengambil simpati masyarakat dalam mendulang suara pemilih.

 

Kemarin (14/02), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut bersama-sama dengan di Lapangan Istana Maimon telah melaksanakan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara pada pelaksanaan pilgubsu 2018 tanggal 27 Juni 2018.

 

Bila diperhatikan secara detil, bahwa setidak-tidaknya menurut catatan kami ada “24 Bagian Besar Larangan Dalam Kampanye Pilkada 2018” yang dapat dirangkum dari Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, dimana larangan dimaksud adalah sebagai berikut:

 

  1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

  1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

 

  1. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

 

  1. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

 

  1. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

 

  1. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

 

  1. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

 

  1. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

 

  1. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

 

  1. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

 

  1. Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

 

  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;

 

  1. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;

 

  1. Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;

 

  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;

 

  1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik diluar ketentuan;

 

  1. Bahan Kampanye dilarang untuk disebarkan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:

tempat ibadah termasuk halaman;

rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

gedung atau fasilitas milik pemerintah;

lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

jalan-jalan protokol;

jalan bebas hambatan;

sarana dan prasarana publik; dan

taman dan pepohonan;

 

  1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

tempat ibadah termasuk halaman;

rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

gedung milik pemerintah; dan

lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

 

  1. Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

 

  1. Pasangan Calon dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon pada media apapun selama masa tenang;

 

  1. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik) televisi, radio, dan/atau media online), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon, rekaman debat Pasangan Calon, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;

 

  1. Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;

 

  1. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:

Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;

 

  1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

 

Satu hal lagi yang menjadi catatan bersama agar para pasangan calon, partai pengusung, dan untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aktivitas kampanye dalam wujud apapun. Ya, janganlah memanfaatkan agar untuk komoditas politik dan biarkanlah anak-anak tersebut bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi diri yang dimiliki sang anak.

 

Disamping itu, yang juga penting untuk dihindarkan agar tidak dilakukan selama masa kampanye adalah politik uang dan politisasi sara.

 

Tentu dalam kaitannya untuk mensukseskan ajang pilkada gubsu 2018 dalam hal kampanye di medium online dan offline, sangat dibutuhkan metode ataupun cara mensukseskan pilgub dengan blog. Mengapa? Agar visi dan misi maupun personal para pasangan calon (paslon) dapat diketahui oleh masyarakat yang gemar menggunakan medium-medium online, seperti website/blog, media sosial ataupun portal-portal berita online lainnya.

 

Demikian artikel yang membahas tentang 24 larangan kampanye dalam pilkada 2018, semoga bermanfaat terutama bagi warga Sumut yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tahun 2018 ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontes SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!