Bisnis Online dan Jasa SEO

Jasa Ahli Blogger Terbaik di Medan

Caleg Perempuan Di Pusaran Kaderisasi Parpol PDIP

Dalam pusaran demokrasi modern, salah satu tugas penting yang diemban partai politik (parpol) PDI Perjuangan adalah mencetak calon-calon pemimpin, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemimpin yang dihasilkan juga diupayakan harus berimbang antara jumlah pemimpin laki-laki dan perempuan.

 

Caleg Perempuan DPRD Medan Juli Utari dari Parpol PDI-P

 

Terkait dengan persiapan legislator perempuan di pemilu legislatif 2019, sangat penting terus ada peraturan (regulasi) dibuat Pemerintah dan DPR dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan dalam hal menciptakan iklim kompetisi sehat dan kesetaraan gender untuk menjadi pemimpin, terutama menduduki kursi di lembaga legislatif. Dengan begitu, kursi parlemen tidak lagi didominasi oleh legislator laki laki seperti terjadi saat ini hanya ada 97 legislator perempuan di DPR pusat pasca pemilu 2014 atau setara 17,32 persen dari seluruh jumlah kursi DPR RI. Dari gambaran ini, jelas bahwa tugas partai politik akan semakin berat untuk menambah kualitas caleg perempuan-nya, yaitu harus berhasil mencetak kader-kader pemimpin perempuan di parlemen dari pemilu ke pemilu.

 

Memang saat ini, telah ada regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, baik di kepengurusan partai maupun dalam hal pengajuan nama bakal calon legislatif (bacaleg) di setiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan yang akhir-akhir ini banyak dibahas adalah mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan daftar calon sementara (dcs) per dapil di pemilu 2019, dimana hal ini dengan tegas di atur dalam per-dapil sebagaimana tertuang dalam Pasal 245 dan Pasal 246 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya hal ini juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018. Bila tidak terpenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, maka pencalonan seluruh nama bacaleg pada dapil dimaksud akan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, dan parpol tersebut tidak mempunyai hak untuk ikut pemilu 2019 di dapil tersebut.

 

Intinya, setiap parpol yang ikut pemilu 2019 wajib mengisi kuota caleg perempuannya sebanyak 30%, jelas Juli Utari yang merupakan salah seorang bacaleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di Dapil V Medan yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Maimun, Polonia, Selayang, Sunggal dan Kec. Medan Tuntungan.

 

Juli Utari menyatakan, bahwa mencari sosok caleg perempuan di PDI-P telah dilakukan mulai dari pembinaan kaderisasi tingkat ranting, cabang (dpc) dan dpd provinsi terus menerus diberikan kepada anggota perempuan di partai politik tersebut. Meskipun kaderisasi dan pencaleg-an adalah dua sisi yang berbeda, ungkapnya. Kaderisasi adalah proses pelatihan dan pendidikan yang terus dilakukan untuk menjadikan seorang kader yang siap dan tangguh untuk bersaing merebut atau melanjutkan kepemimpinan.

 

Sedangkan pencaleg-an adalah penempatan diri seorang kader menjadi calon legislatif pada daerah pemilihan tertentu, baik untuk DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Untuk RI atau pusat. Tanpa adanya kaderisasi, maka tak mungkin mendapatkan seorang caleg perempuan yang siap atau menang bersaing dalam kompetisi pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itulah, PDI P secara gencar dan terus menerus melakukan kaderisasi berjenjang, terutama kepada dirinya sebagai salah satu kader perempuan yang dipercayai untuk maju sebagai ba-caleg DPRD Medan di Dapil 5 dengan nomor urut 3, ujar Juli Utari.

 

Selain partai politik, kaderisasi perempuan bisa juga dilakukan melalui organisasi / instansi atau kelompok dan perkumpulan perempuan, maupun dalam lingkungan dari kepala keluarga. Namun harus dilakukan dengan tekun dan sabar terutama dalam hal memberikan kesempatan dan bimbingan agar perempuan bisa memiliki kemampuan untuk memimpin dan menjadi pejabat publik.

 

Menurut Juli Utari, secara alami bahwa perempuan itu adalah seorang pemimpin yang tangguh, tekun, berani, penuh strategi, cekatan dan sabar. Lihat saja seorang ibu atau nenek, maupun kakak perempuan yang mampu mengurusi rumah tangga dengan segala kerumitannya adalah contoh implementasi dari kaderisasi pemimpin yang sangat luar biasa, dari keadaan ‘adagium’ tersebutlah banyak melahirkan pemimpin sukses bila dikaderisasi dengan baik. Tanpa kaum perempuan sangat mustahil lahir seorang pemimpin laki laki yang berkualitas dan bijaksana, serta amanah.

 

Tapi satu hal penting dan jangan sampai dilupakan dalam rangka mewujudkan peran strategi caleg perempuan di parlemen 2019, ketika mencari sosok caleg perempuan maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari laki-laki sebagai suaminya, orang tuanya, kerabatnya atau keluarganya. Mengapa? Karena, tanpa adanya persetujuan, maka caleg perempuan akan merasa tidak didukung penuh dan merasa seperti tidak dilindungi, sehingga membuat hatinya menjadi ragu untuk memimpin pada jabatan politik yang hendak digapainya.

 

Namun semuanya membutuhkan proses yang panjang, baik itu melalui latihan, pendidikan, bimbingan teknis dan kaderisasi perempuan tersebutlah yang nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin politik perempuan yang berkualitas, bukan asal comot sana sini untuk memenuhi kuota dalam hal menempatkan perempuan menjadi caleg yang akan bertempur ke dalam medan kompetisi pileg 2019 yang sangat ketat dan penuh dinamika politik yang sarat dengan kepentingan abadi. Bila tidak, maka hal ini bisa menyebabkan perempuan menjadi lemah, trauma atau menyesal telah ikut beraktifitas dalam pusaran organisasi politik Indonesia, jelas Juli Utari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pakar SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!