Bisnis Online dan Jasa SEO

Jasa Ahli Blogger Terbaik di Medan

Hasudungan Silaen : Politik Uang di Lingkaran Caleg 2019

Pengumuman KPU atas Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif (caleg) pada tanggal 20 September 2018 lalu, menjadi moment terindah bagi sang caleg untuk bisa bertarung di Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

 

Advokat Pengacara Caleg Pemilu Hasudungan Silaen SH

 

Tentu, pasca pengumuman DTC dimaksud wajar pula para caleg mulai mempersiapkan berbagai strategi marketing politik caleg sebagai jalan terbaik untuk bisa duduk di gedung parlemen periode 2019-2024, baik sebagai DPR RI, DPRD Provinsi ataupun DPRD Kab/Kota.

 

Kalau dicermati nama-nama yang termaktub dalam DCT Pileg 2019, maka ditemukan sangat banyak nama para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), generasi jaman now, dan tokoh-tokoh pemuda/pemudi yang bergabung diberbagai partai politik (parpol).

 

Tentu, dengan masuknya LSM, tokoh pemuda dan pemudi maupun “generasi milenial” untuk bertarung sebagai caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi, Caleg DPRD Kabupaten, terutama caleg DPRD Kota Medan, sedikit banyaknya membawa “angin segar” dan membuat peta perpolitikan Indonesia yang diharapkan semakin transparan, membuka diri dan dapat menciptakan kriteria dan ide yang konkrit untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, terutama di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan sekitarnya.

 

Penulis melihat, sangat wajar bila muncul harapan terhadap partai politik terkhususnya kepada sang caleg, mengingat secara umum adanya keinginan masyarakat terhadap kiprah dan peran para legislator maupun para caleg pemula, yakni haruslah memiliki kriteria yang ideal dan memiliki konsep yang jelas bagi kemajuan bangsa dan negara. Dimana syarat ideal ini menjadi cita-cita bersama agar hasil caleg yang bakal terpilih di pemilu 2019 nantinya, memang benar-benar adalah orang-orang yang sangat kompeten, berkualitas dan benar-benar secara ‘all out’ memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan parpol, kepentingan pribadi maupun kepentingan golongannya.

 

Namun, bisakah harapan tersebut terwujud di pileg 2019? Maaf kalau Hasudungan Silaen selaku penulis mengatakan: sepertinya hal itu masih sebatas keinginan yang sifatnya normatif semata. Mengapa? Karena penulis mencermati bahwa selama berlangsungnya perekrutan caleg, intensitasnya lebih banyak ditentukan oleh ketua umum (ketum) partai politik ataupun ketua parpol pada tingkatan provinsi dan ataupun kabupaten/kota dan kondisinya caleg tidak bisa terlepas dari lingkaran politik uang. Sehingga memunculkan pertanyaan bagi penulis apakah politik uang tersebut merupakan “bisnis parpol” atau “bisnis terhadap caleg” ? Mudah-mudahan tidak demikian.

 

Intinya, para bakal calon legislatif (bacaleg) agar bisa masuk dalam daftar calon sementara (dcs) maupun daftar calon tetap (dct) haruslah memiliki faktor kedekatannya pada diri sang ketua umum. Dengan kata lain, bila ketua umum bisa menunjuk siapa-siapa yang menjadi caleg dan jadi menempati nomor urut berapa.

 

Meskipun demikian orang yang tidak dekat dengan lingkaran “elite” partai, dianya tetap bisa menjadi caleg di nomor urut tertentu. Kok bisa dan bagaimana caranya? Ya, sekali lagi maaf, dianya akan memberi sejumlah uang agar dirinya diloloskan. Fenomena seperti ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, yang saat ini terkenal dengan sebutan “uang mahar”, “ongkos mesin politik”, “uang untuk saksi” ataupun lainnya.

 

Memang adanya fenomena yang demikian bukanlah suatu alasan yang mengada-ada, mengingat, ketika sang caleg berani untuk terjun mengkampanyekan diri dan partai-nya, wajar dianya butuh adanya dukungan dana. Nah, dengan dana inilah maka dirinya bisa menggerakkan mesin-mesin partai, membiayai pengeluaran untuk bersosialisasi ataupun kampanye, mengundang artis atau tokoh masyarakat, memberi makan dan minum para peserta kampanye, memberikan ongkos angkutan untuk peserta kampanye, tanpa sedikitpun menggubris adanya larangan kampanye. Bahkan, bila perlu untuk melakukan “politik uang”, seperti yang dikenal dengan sebutan serangan fajar sebelum pencoblosan.

 

Kondisi diatas, tak ayal bila caleg-caleg yang berada pada ‘nomor jadi’ atau nomor urut 1 adalah mereka-mereka yang kaya raya, pengusaha, atau calon lama (incumbent dewan) yang memang sebelumnya sudah mempersiapkan “pundi-pundi” untuk ongkos mengikuti pemilu selanjutnya. Kondisi ini pulalah yang menurut penulis menjadi penyebab, bila “regenerasi caleg” sangat minim terjadi dari pemilu ke pemilu. Coba sama-sama kita perhatikan DCT caleg yang ada untuk pemilu legislatif 2019 saat ini, ya itu-itu saja orangnya.

 

Nah, disinilah letak akar permasalahannya. Mengingat ketika caleg sudah bermain di ranah “money politics” dengan mengambur-gamburkan duitnya mengikuti kontestasi pemilu, maka kemudian bila dirinya terpilih maka sedikit banyaknya dirinya mulai menghitung berapa uang yang sudah dikeluarkannya dan bagaimana cara untuk mengembalikannya berikut dengan “bunga” atau keuntungannya.

 

Jadi, tak heran bila banyak pendapat yang bermunculan bahwa orang-orang yang duduk di legislatif, konsentrasi mereka terbagi untuk mengejar setoran, sikat kanan-kiri, menerima suap dari mana saja, dengan tujuan agar uang yang sudah dikeluarkan bisa kembali, dan syukur bila bisa lebih.

 

Contoh konkrit adalah yang terjadi dengan 38 orang anggota DPRD Sumut dan 41 dari 45 orang anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan jadi tersangka korupsi atau “menilep uang negara”. Tidak hanya mereka pada tingkat DPR RI juga banyak anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada proyek-proyek strategis di berbagai wilayah Indonesia.

 

Ironis memang melihat kondisi diatas, dimana hal yang demikian mencerminkan dan sekaligus menciptakan kualitas legislatif yang rendah dan kepercayaan rakyat pun terhadap anggota dewan yang terpilih juga minim. Padahal kebijakan atau undang-undang yang dibuat para legislatif dan juga pengawasan yang akan dilakukan atas kinerja eksekutif yang seharusnya anggota dewan tersebut memikirkan aspirasi masyarakat yang berkembang jadi kalah dengan sogokan “segepok” uang. Lebih parah lagi, bila perlu rancangan atau proses perundang-undangan dijual kepada pihak yang sangat berkepentingan. Semakin bernilai ekonomi kebijakan atau rancangan undang-undang maupun peraturan daerah, maka semakin tinggi nilai jualnya.

 

Kasus menjual rancangan peraturan melibatkan anggota legislatif pernah dilakukan oleh Mohammad Sanusi mantan Ketua Komisi D DPRD Jakarta yang telah divonis 7 (tujuh) tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 250 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan karena terbukti bersalah karena menerima uang suap sebesar Rp. 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaya pada tahun 2016 lalu.

 

Adanya catatan buruk seperti ini sudah menjadi rahasia umum dan sepertinya sudah menjadi “kesepakatan bersama” bahwa menerima sogokan atau suap maupun melalukan korupsi adalah proses politik atau ‘deal or not deal’. Melihat hal demikian, maka korupsi tidak hanya terjadi di tubuh satu partai tetapi merembet ke seluruh partai, sebagaimana yang terjadi saat ini. Ya mau tidak mau dan menjadi biasa bahwa semua anggota partai politik melakukan yang namanya korupsi.

 

Memang sebagaimana penulis singgung diatas, bahwa tanpa adanya pendanaan yang dimiliki sang caleg, maka harus diakui gerak-gerik untuk mempopulerkan diri atau meraih suara rakyat tidak akan maksimal. Ditambah bahwa proses jual beli suara rupanya di kalangan rakyat pun mendapat tempat yang baik. Rakyat seakan-akan juga menikmati hal yang demikian terjadi dalam setiap proses-proses pemilihan, baik itu pilkada maupun pemilu.

 

Jadi jangan heran, bila semakin tinggi tarifnya atau amplop yang diberikan untuk membeli suara, maka suara tersebut akan semakin cepat terbeli. Demikian sebaliknya. Dari hal-hal fenonema diataslah, membuat biaya demokrasi di Indonesia menjadi mahal. Bagi kandidat yang menang atau yang memperoleh kemenangan, uang yang dihambur-hamburkan sebagai “ongkos nyaleg” tidak menjadi masalah. Tetapi, bagi caleg yang kalah, bisa saja hal ini membuat dirinya menjadi stres menanggung beban hutang atau hartanya habis dan susah untuk kembali.

 

Untuk itulah perlu sebuah pemikiran dan action nyata dari berbagai pihak dalam rangka untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, meskipun untuk mencapainya memerlukan waktu yang cukup panjang dan penuh dengan tantangan. Apalagi, demokrasi langsung yang saat ini diterapkan Indonesia masih dalam taraf belajar, sehingga di sana-sini masih banyak terjadi tindakan-tindakan tidak demokratis di tengah-tengah demokratisasi. Namun, kondisi ideal bisa dipercepat apabila, semua element masyarakat memiliki komitmen tinggi untuk melakukan langkah-langkah strategis yang mendukung agar biaya demokrasi tidak mahal seperti saat ini terjadi.

 

Cara Menekan Biaya Tinggi Politik dan Demokrasi

Penulis melihat ada beberapa cara yang bisa dilakukan bersama untuk menekan agar biaya demokrasi atau ongkos politik yang tinggi pada pelaksanaan pemilihan legisltatif (pileg) 2019, yakni:

 

*) Kesejahteraan

Penulis melihat bahwa kesejahteraan biasanya akan berbanding lurus dalam menyikapi semarak kehidupan berpolitik di Indonesia. Dengan semakin sejahtera seseorang, maka dirinya secara otomatis akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kata hati dan logikanya. Orang dimaksud tidak akan mudah tergoda dengan iming-iming, rayuan, dan janji, khususnya meneria duit dari kandidat legislatif. Untuk itulah visi dan misi menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata harus dibangun serius dengan komitmen bersama dari seluruh stakeholder.

 

*) Pendidikan Politik (Dikpol) Untuk Rakyat

Memang, untuk hal memberi pendidikan politik bagi rakyat, terutama rakyat miskin dan yang termarginal tentu lebih sulit dibanding dilakukan bila dibandingkan dengan memberi pendidikan politik di kalangan masyarakat yang sudah sejahtera. Namun, sebenarnya hal ini tak mustahil dilakukan, bila kita belajar dari pengalaman sejarah kepemiluan Indonesia.

 

Coba lihat pelaksanaan pemilu Indonesia pada tahun 1955, sangat terbukti bahwa meskipun kondisi rakyat Indonesia pada saat itu masih belum sejahtera dan banyak dibawah garis kemiskinan, namun pemilu kala itu bisa berjalan sangat demokratis, jujur, dan adil dengan melahirkan anggota dewan yang berkualitas dan jauh dari praktek money politik.

 

Nah, sebenarnya untuk melakukan pendidikan politik ini, semua lapisan masyarakat memiliki peluang yang sama, namun peran tersebut belum secara maksimal dilakukan, terutama penulis melihat bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol hanya sebatas pada anggota atau kader-nya semata, belum pada lingkup memberikan pendidikan politik kepada rakyat secara umum.

 

*) Menciptakan Adanya Etika Politik

Dari penelusuran sejarah pemilu Indonesia, konsep untuk membentuk dan mengajarkan etika politik “nyaris” luput dari perhatian. Lihat saja kondisi peta perpolitikan Indonesia (pilkada dan pemilu) terlihat gamblang bahwa politik Indonesia sangat tidak beretika, sehingga membuat biaya demokrasi menjadi mahal dan terindikasi memecah belang persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Orang ‘legislator’ yang melakukan dagang sapi merupakan orang yang meninggalkan etika dan lebih mengedepankan kepentingan sesaat bagi dirinya, golongan dan partai-nya. Padahal etika itu telah lama berada di sekelilingi kita dan sebenarnya cukup luhur untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam politik. Intinya etika yang baik akan mengajarkan kita untuk tidak rakus dalam harta dan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

 

Adanya etika politik yang baik dan diturunkan ke generasi berikutnya, maka berbagai tuntutan yang menginginkan adanya kejelasan syarat caleg yang ditetapkan dari partai-partai politik tidak akan dipersoalkan lagi, mengingat sudah menjadi syarat bersama yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang berkeinginan menjadi caleg.

 

*) Membatasi Jumlah Partai Politik Indonesia

Harus diakui bahwa dengan semakin banyaknya parpol yang ikut dalam pemilu, maka akan semakin banyak pula penyalahgunaan money politic dan proses dagang sapi. Misalnya saat pilkada Jakarta dan Sumut, parpol besar dan kecil secara aktif seluruhnya bermain dalam pilkada itu.

 

*) Sanksi Hukum yang Tegas

Penulis melihat bahwa selama ini, undang-undang yang ada belum secara maksimal memberikan sanksi hukum atas terjadi peristiwa-peristiwa penyalahgunaan money politic. Sanksi hukum dimaksud juga tidak tegas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga praktek-praktek ilegal berupa politik uang maupun kampanye hitam dan kampanye negatif yang dilakukan oleh para caleg seolah-olah menjadi legal, karena sanksi hukum tidak tegas dan jelas. Dengan begitu konsep dan ide agar para caleg wajib menghindari politik uang hanya sebatas wacana dan masih jauh panggang dari api.

 

Penulis:

Hasudungan Silaen, SH

Advokat / Konsultan Hukum di Medan

Pemerhati Kepemiluan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pakar SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!