Bisnis Online dan Jasa SEO

Bisnis Online Medan dan Jasa Ahli SEO Blogger Terbaik

Iklan Politik Pemilu 2018 Tak Diterima Google Ads

Tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019 merupakan tahapan masa kampanye pemilu Indonesia, baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD). Itu artinya, kesempatan bagi para kontestan peserta pemilu secara “all out” untuk menarik simpati masyarakat pemilih yang mungkin saja belum mengenal baik sang calon.

 

Google Adsense Tak Menerima Iklan Politik Pemilu Presiden dan Legislatif

 

Seperti pengalaman pemilu 2014 dan juga pemilihan gubernur/wakil gubernur sumatera utara (pilgub sumut) tanggal 27 Juni 2018 yang baru saja dilaksanakan, berbagai materi dan bahan kampanye berikut dengan alat peraga kampanye (APK) membanjiri tiap sudut kota dan juga jagat dunia maya (medium online).

 

Tentu para pemberi jasa yang berkontribusi membuat atribut kampanye menjadi menarik, banjir order dan mendapatkan untung besar selama berlangsungnya masa kampanye tersebut. Tidak ketinggalan jagat pengelola internet yang berbasis bisnis juga kebanjiran keuntungan dari pemasangan iklan politik yang dipasang oleh sang kandidat yang ikut menjadi peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

 

Nah berhubung ada insiden penyalahgunaan dan pelanggaran hak privasi pengguna akun facebook (fb) yang disinyalir dilakukan oleh ‘cambridge analytica’ membuat pihak manajemen fb menjadi gerah dan langsung memperketat pemasangan iklan politik, baik yang dipasang oleh caleg, parpol maupun nantinya oleh capres.

 

Google Indonesia juga ikut mengambil kebijaksan seperti yang sudah diterapkan oleh facebook, yakni akan memperketat saringan iklan google ads dan menolak atau tidak akan menerima iklan yang berbau kampanye politik pada platform iklan digital AdSense (google ads), sepeti yang dinyatakan oleh Presiden Google Asia Pacific Mr. Karim Temsamani.

 

Di pusat date base google terdapat ratusan juta bahkan bermilyar data yang terkoneksi langsung dengan google, seperti email, youtube, google plus, blogger, search engine, kontak, foto, drive, google play, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini sangat rentan dan potensi besar untuk disalahgunakan oleh siapa saja dan patut untuk menolak pemasangan iklan politik pemilu, pileg dan pilkada.

 

Berarti, untuk pesta demokrasi rakyat Indonesia di tahun 2018 dan 2019 atau mungkin tahun-tahun setelah itu, bisnis iklan digital ads yang difasilitasi Google yang memajang iklan politik ataupun kampanye pemilu maupun pilkada tidak akan kita lihat lagi. Ya, intinya Google telah mengambil kebijakan untuk tidak masuk ranah politik, dengan tidak menerima iklan politik dan patut untuk dihormati.

 

Dengan tidak bermainnya Google dalam ranah iklan digital ads terkait pemilu 2019, sudah dapat diyakini bahwa pendapatan perusahaan dari bisnis iklan adsense untuk tahun 2018 dan 2019 mendatang akan menurun. Tapi, jujur bahwa penulis mengapresiasi apa yang dilakukan Google ini. Wouw, kebijakan yang sangat berani dalam hal memangkas keuntungan dari usaha yang berbasis bisnis internet.

 

Sebagaimana diketahui bahwa di medium internet, Google telah eksis melakukan bisnisnya antara lain dengan mendistribusikan iklan melalui jaringan AdSense. Platform ini bisa menarget audience sesuai dengan yang ditargetkan oleh si pengiklan dengan mengandalkan berbagai data tentang pengguna yang dikumpulkan oleh Google, termasuk data demografis, seperti rentang usia, jenis kelamin, domisili, hingga jenis barang yang belakangan dicari melalui internet.

 

Iklan google ads telah rinci mengincar sasaran, kemudian disalurkan secara massif ke berbagai etalase-etalase dalam bentuk teks, banner atau boks iklan AdSense yang banyak dipasang pada situs, website atau blog oleh berbagai pihak, mulai dari blog pribadi, institusi media maupun marketplace olshop (toko online).

 

Terkait telah adanya komitmen dari Google tidak akan menerima pemasangan iklan politik, maka seharusnya iklan Google di Indonesia pastinya nanti bakalan bebas dari unsur politik. Itu artinya bahwa Google layak untuk diharapkan bisa membantu dalam rangka mengurangi maraknya peredaran “fake news” di internet yang mulai sangat mengkuatirkan.

 

Sebenarnya adanya komitmen tidak akan memasang iklan ads berbau kampanye politik telah pernah dilakukan pada penyelenggaraan pemilu 2014 lalu, dimana Google secara tegas menyatakan netralitasnya dengan tidak menerima iklan berbau politik.

 

Adanya penolakan dari konsorsium perusahaan Google terhadap iklan politik akan berlaku efektif dalam waktu dekat, namun tanggal pastinya belum diketahui. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pengelola layanan internet lain yang berplatform media sosial (medsos), seperti Facebook dan Twitter maupun Instagram? Tentu kita masih menunggu jawaban pastinya apakan mengikuti jejak Google tersebut atau tidak.

 

Tapi, meskipun belum jelas adanya komitmen fb dan twitter maupun insta, dalam konteks ranah pribadi, apabila terdapat pelanggaran lewat publikasi yang berisi informasi menyesatkan, penindakannya dilakukan setelah kejadian (post fact).

 

Nah, dengan adanya inisiatif dari para penyedia layanan online, konten-konten hoax dan menyesatkan bisa dicegah sebelum beredar luas ke masyarakat pengguna internet. Adanya penolakan tegas dari Google terhadap penayangan iklan politik adalah hal penting untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain membuka peluang besar bagi para pegiat internet yang telah menyediakan website tempat pasang iklan politik pemilu akan kebanjiran order yang berakibat pada meningkatnya penghasilan para pemilik blog/web.

 

Tapi kami yakin dan percaya, meskipun channel google ads tidak terpasang iklan politik untuk pilpres dan pileg, bukan berarti strategi kampanye dan sosialisasi politik yang dilakukan oleh parpol maupun caleg-nya menjadi kurang berarti dan sedikit kurang seru.

 

Ingat bahwa saat ini adalah era e-marketing, dimana metode saluran internet marketing bagi parpol, capres dan caleg masih dapat dilakukan, misalnya melalui pemasangan iklan pada web/blog pribadi yang memberikan space pasang iklan pemilu dan juga untuk even pilkada. Metode e-marketing itu sudah banyak digunakan oleh para konsultan politik maupun pemberi jasa kampanye online yang banyak tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Jadi tak perlu kehabisan akal untuk melakukan kampanye kreatif nan unik menggunakan saluran internet. Pokoknya serba wouw dan canggih, hahahaha…

 

Intinya, berbagai saluran strategi marketing politik pemilu masih bisa tetap dilakukan dalam rangka meraih simpati dan mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya bagi parpol maupun kontestan pemilu/pilkada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontes SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!