Bisnis Online dan Jasa SEO

Jasa Ahli Blogger Terbaik di Medan

Panwaslu Medan Baru Siap Antisipasi Pelanggaran Kampanye 2019

Panwaslu kecamatan se Kota Medan telah siap menyongsong tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019, dimana pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2019 akan memasuki babak baru berupa masa tahap kampanye sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 jo PKPU No 33 Tahun 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

 

Panwaslu Kecamatan Medan Baru di Pileg dan Pilpres 2019

 

Tentu untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran dan tindak pidana pemilu 2019, membutuhkan strategi dan kerjasama dari berbagai pihak dalam rangka untuk menjaga kelancaran seluruh proses tahapan pesta demokrasi tersebut.

 

Tidak terkecuali dalam hal ini, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Medan Baru yang merupakan salah satu jajaran dari Badan Pengawas Pemilu Kota Medan atau Bawaslu Medan pada dapil I, diharapkan dapat berperan aktif melakukan pengawasan dan pencegahan sesuai dengan apa yang digariskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, seperti memastikan lokasi dan kelayakan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) baliho dan spanduk dengan ukuran maksimal baliho 4 x 7 meter, spanduk 1,5 x 7 meter sesuai Surat Keputusan KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Fasilitas APK bagi para peserta Pemilu 2019. Serta menertibkan seluruh APK di wilayah Kec. Medan Baru yang menyalahi aturan dan bukan merupakan APK yang difasilitasi oleh KPU Medan.

 

Untuk itu, Panwaslu Medan Baru telah menyiapkan beberapa strategi dan trik dalam menyambut kampanye, sekaligus dalam rangka melakukan pencegahan dan penindakan atas pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, khususnya tahapan kampanye pileg dan pilpres yang telah berlangsung saat ini.

 

Dalam konteks melakukan strategi pencegahan, Panwaslu Medan Baru dibantu Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa d/h PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), nantinya secara kontiniu dan terjadwal turun melakukan sosialisasi ke masyarakat maupun ke berbagai stakeholder yang ada di 6 Kelurahan (Kelurahan Titi Rantai, Padang Bulan, Darat, Petisah Hulu, Merdeka dan Kelurahan Babura) tentang hal apa-apa saja yang dilarang saat berkampanye. Misalnya mencegah pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh dari aparatur sipil negara (ASN), serta jajaran TNI dan Polri, maupun para relawan-relawan.

 

Disamping itu, jajaran Panwaslu Medan Baru bersama-sama dengan Panwas Pemilu (PPL) Kelurahan juga nantinya secara kontiniu turut mengajak masyarakat, tokoh pemuda/pemudi, pemuka agama, ibu-ibu PKK, dan tokoh masyarakat di Kec. Medan Baru agar turut aktif dalam melakukan pengawasan, tidak hanya pengawasan terhadap kampanye, melainkan juga pengawasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) maupun pergerakan kotak dan surat suara, serta mengawasi terjadinya politik uang caleg.

 

Semua hal diatas dapat tercapai bila ada kerjasama yang baik antar semua pihak, selain secara konsisten melakukan pemantauan lapangan di seluruh wilayah Kecamatan Medan Baru yang masuk ke dalam daerah pemilihan (dapil) I di Pemilu 2019 ini, jajaran Panwaslu Medan Baru juga akan melakukan sosialisasi bahwa saat ini telah ada “aplikasi online” yang diberi nama “Gowaslu” dalam rangka prasarana dan alat kontrol pemilu secara online. Dengan ada aplikasi di Gowaslu ini, maka masyarakat Medan Baru dapat secara “real time” mengontrol pemilu, misalnya menyampaikan laporan masyarakat secara langsung.

 

Tentu dengan adanya aplikasi kepemiluan online ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses atau menyampaikan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, kode etik ataupun sengketa.

 

Strategi lain yang akan diterapkan oleh Panwaslu Medan Baru, nantinya akan mengefektifkan kembali “warung pengawasan” yang berjumlah 6 warung pengawasan, sebagaimana yang telah berhasil dilaksanakan pada pemilihan gubernur sumut (pilgubsu) tanggal 27 Juni 2018 lalu. Kehadiran warung pengawasan ini akan semakin ditingkatkan fungsinya pada penyelenggaraan pileg dan pilpres 2019, yakni sebagai tempat untuk pengawasan, pencegahan, tempat menerima pengaduan masyarakat dan juga sebagai tempat mengumpulkan informasi kepemiluan dari masyarakat.

 

Ya harapan kedepannya, warung pengawasan yang ada di 6 Kelurahan se Kecamatan Medan Baru diharapkan akan menjadi simpul atau pusat informasi dalam hal pengaduan atas pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Kecamatan Medan Baru, dan umumnya yang terjadi di dapil 1 medan, ungkap Hasudungan Silaen yang juga Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Medan Baru.

 

Terkait adanya pemilih pemula di Kec. Medan Baru, maka Panwaslu Kec. Medan Baru juga tak melupakan melibatkan peran serta para pemilih pemula ini, misalnya nanti akan bekerjasama dan membangun jaringan ke tingkat sekolah menengah atas melalui pramuka, ataupun bekerjasama dengan karang taruna dan gerakan anti narkoba (granat) Medan Baru, ucap lelaki berbadan kurus itu.

 

Khusus dalam hal melakukan penindakan, dirinya selaku Kordiv Penindakan Pelanggaran juga akan terjun langsung ke lapangan dan ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang undang-undang terkait pelanggaran pemilu. Serta nantinya Panwaslu Medan Baru melalui Panwaslu Kelurahan akan terus bergerak dan melakukan monitoring berkelanjutan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus memantau perkembangan proses tahapan pemilu yang terjadi di kelurahan masing-masing.

 

 

Antisipasi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu

Panwaslu Medan Baru sebagai salah satu motor pengawasan pemilu 2019 di tingkat kecamatan se Kota Medan, akan terus bekerja mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran maupun adanya tindak pidana yang mungkin terjadi pada Pemilihan Legislatif dan Pilpres tahun 2019.

 

Tentu untuk melaksanakan tugas kepemiluan ini, tak lepas dari adanya koordinasi lintas sektoral dengan berbagai stakeholder, instansi terkait (pemerintah kecamatan, Polsek Medan Baru dan koramil 05 Medan Baru), maupun nantinya dengan perwakilan-perwakilan parpol peserta pemilu maupun tim simpatisan caleg.

 

Pentingnya strategi melaksanakan koordinasi lintas sektoral diatas adalah dalam rangka untuk mensukseskan jalannya pemilu dan sekaligus untuk mewujudkan adanya sinergitas yang saling memberikan kontribusi untuk saling bekerja sama. Ya, dengan kata lain koordinasi ini dalam rangka untuk saling memback-up pelaksanaan pemilu 2019.

 

Biasanya pada masa tahapan kampanye, riak-riak perang urat syaraf akan intens terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan cara yang efektif agar masyarakat tidak menjadi terpecah belah karena beda pilihan dan termakan isu yang belum pasti kebenarannya (kampanye berisi isu hoax, kampanye hitam dan kampanye negatif, maupun politisasi SARA) dapat diminimalisir melalui forum koordinasi ini.

 

Dengan adanya koordinasi ini juga, masyarakat dapat memahami bahwa apa-apa saja yang masuk dalam larangan kampanye dan mengetahui tentang pemasangan alat peraga tidak diperkenankan dibahu jalan, pohon milik umum,  jembatan serta di dalam kota, di sekolah, di rumah ibadah, gedung pemerintah, lanjut Hasudungan Silaen.

 

Adanya koordinasi lintas sektoral ini, sedikit banyaknya akan diketahui apa yang menjadi indeks kerawanan pemilu (IKP) dan memahami kegiatan kampanye yang masuk dalam kategori pelanggaran kampanye, misalnya pemasangan iklan kampanye yang tidak sesuai, curi start kampanye, money politik, dan lain sebagainya. Ditambah dengan agar tersosialisasi dengan cepat bahwa saat ini, Bawaslu Medan telah berhak untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan memiliki sentra penegakan hukum terpadu (setra gakkumdu) untuk memeriksa setiap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Kota Medan.

 

Intinya dengan rutinitas koordinasi ini, maka sisi kerawanan pemilu terutama pada saat masa kampanye politik dapat cepat diketahui dengan terlebih dahulu mengedepankan tindakan preventif agar tidak terjadi, dengan begitu jalannya Pileg dan Pilpres 2019 tercipta situasi yang sejuk, aman dan damai, serta jauh dari isu SARA yang kerap dimainkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Baru yang merupakan bagian dari salah satu daerah pemilihan (dapil) satu Medan.

 

Untuk hal pengawasan tahapan kampanye pilpres dan pileg di penyelenggaraan pemilu tanggal 17 April 2019, seluruh jajaran Panwaslu Medan Baru telah siap membantu Bawaslu Medan untuk mengantisipasi terjadi pelanggaran kampanye pemilu 2019 dengan merujuk pada UU nomor 7 tahun 2017, PKPU no. 23 tahun 2018 jo PKPU No 33 Tahun 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yo PKPU No. 34 Tahun 2018 perihal Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan KPU RI Nomor 35 Tahun 2018 perihal Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota, dan juga memberikan pemahaman atas Perbawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang masih ada kaitannya dengan Pemilu, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pakar SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!