Bisnis Online dan Jasa SEO

Jasa Ahli Blogger Terbaik di Medan

Pembekalan Panwaslu Kelurahan Se-Kota Medan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kelurahan se-Kota Medan Sabtu (24/11) mendapat pembekalan mengenai tugas-tugas pengawasan Pemilu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Medan yang berlangsung di Novotel Soechi, Jalan Cirebon Medan.

 

Panwaslu Kelurahan Desa Pemilu 2019

 

Acara pembekalan ini dimulai pada pukul 10.00 WIB yang terlebih dahulu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu mars bawaslu RI.

 

Pembekalan terhadap para panwas kelurahan ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja 151 panwas kelurahan yang ada di 21 Kecamatan se Kota Medan dalam rangka untuk mensukseskan pesta demokrasi rakyat, yakni Pemilihan Legislatif untuk memilih DPR, DPD, DPRD Medan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) Tahun 2019.

 

Disamping untuk memaksimalkan kinerja para panitia pengawas pemilu kelurahan, pembekalan ini juga dalam rangka untuk menyamakan persepsi tentang tugas pokok dan fungsi pengawasan yang diemban oleh panwas kelurahan se-kota Medan, ujar salah seorang Komisioner Bawaslu Kota Medan 2018-2023, Julius Anggiat Lamhot Turnip dalam pemaparan materinya.

 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kota Medan ini, bahwa tugas pokok panwaslu kelurahan yang dimaksud tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Jadi, tugas, wewenang dan tanggung jawab para panwas kelurahan/desa menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara jelas telah diatur dalam Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110.

 

Dalam pasal-pasal ini, telah diatur secara jelas dan komprehensif tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab dari seorang panwaslu kelurahan/desa (d/h dikenal sebagai panitia pengawas lapangan atau PPL) pada pemilu 2019 meliputi: mulai dari pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, mencegah terjadinya praktik politik uang (money politics) hingga mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikutserta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 109 Undang-Undang No. 7/2017 tersebut.

 

Sementara yang mengatur tentang adanya kewajiban yang diemban oleh panwaslu kelurahan/desa diatur secara tegas dalam Pasal 110 Undang-Undang tentang Pemilu tersebut, tegas Turnip. Mewajibkan Panwaslu kelurahan/desa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam paparannya.

 

Selain itu, pasal ini juga ada mewajibkan panwas kelurahan/desa untuk melaporkan hasil pengawasan kepada panwaslu kecamatan (panwaslucam) sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengakibatkan terganggunya proses penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan/desa dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

 

Sementara Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Medan, Muhammad Taufiqqurahman Munthe dalam paparan materinya menyampaikan bahwa Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum bagi para panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pemilu. Dengan begitu, bahwa panwaslu kelurahan/desa merupakan garda terdepan dalam menyukseskan pemilu 2019. Oleh sebab itu, lewat pelaksanaan pembekalan ini, Bawaslu Medan mengharapkan agar kinerja panwaslu ditingkatkan dalam melakukan pengawasan demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2018, jelas Taufiq.

 

Dalam paparan lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Raden Deni Admiral menyampaikan bahwa kinerja maksimal dari para panwaslu kelurahan dalam melakukan pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, sangat menentukan bagi kualitas penyelenggaraan pemilu.

 

Kegiatan pembekalan panwaslu kelurahan se-Kota Medan ini ditutup oleh Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap dengan terlebih dahulu memberikan penghargaan kepada panwaslu kelurahan/desa yang dinilai aktif bertanya dan menyampaikan pendapatnya selama berlangsungnya pembekalan dimaksud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pakar SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!