Pemikiran Memperkuat Lembaga Panwas Pilgubsu 2018

Pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara merupakan sebuah mekanisme politik hasil konsesus  demokrasi prosedural dan demokrasi substantif bangsa Indonesia. Tentu, sebagai proses politik yang mengikutsertakan stakeholder, publik (warga negara), maka pemilu atau pilkada Gubernur Sumut secara prinsipil akan membuka 2 (dua) jalan alternatif, yakni:

 

(1) sebagai jalan menuju adanya perubahan dan perbaikan yang lebih baik lagi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan , karena pilgubsu diharapkan mampu menghasilkan sosok pemimpin yang punya watak dan stategi manajerial yang baik untuk membawa perbaikan dan pembaharuan;

 

Lembaga Pengawas Pemilu Pilkada Pilgub Sumut

 

(2) sebagai jalan menuju kehancuran dan atau kebangkrutan (collapse state) di Provinsi Sumut, sebagai akibat pelaksanakan pilkada yang hanya menghasilkan pemimpin yang korup, tidak punya visi dan misi perubahan, dan  berperilaku hanya atas kehendak kepentingan pribadi, golongan dan kelompoknya semata.

 

Terima ataup tidak terima maupun suka atau tidak suka atas penyelenggaraan dan atau pelaksanakan pilkada yang lalu-lalu, suksesi kepemimpinan dalam koridor sistem tata pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, maka pilkada dan pemilu masih menjadi primadona dan legal untuk mencari dan mendapatkan pemimpin politik di Sumut yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya.

 

Tapi, satu hal pemikiran yang penting dan menjadi aspek dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pilkada 2018, adanya instrument pengawasan pelaksanaan pilkada/pemilu dan adanya sistem keterbukaan informasi pilkada kepada masyarakat (publik), terutama pemilih yang memiliki hak suara.

 

Sebagaimana telah diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu, baik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kempat  Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, maka keberadaan lembaga pengawas pemilu (panwaslu) atau pengawas pemilihan (panwaslih) menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap on the track sesuai asas dan prinsip pemilu yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

 

Terkait dengan hal diatas, maka kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu terutama dalam penyelenggaraan pilkada juga ditentukan oleh konsistensi lembaga pengawas pemilu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menjalankan peran dan fungsinya.  Dari banyak kasus kisruh pemilu/pilkada di Sumut yang terjadi selama ini, salah satu penyebabnya adalah tidak profesionalnya cara  kerja lembaga pengawas pemilu dalam menegakan aturan main dan aturan hukum penyelenggaraan pilkada/pemilu dimaksud.

 

Menurut kami, hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah:

*) terbatasnya tentang kewenangan, dimana lembaga pengawas pemilu (bawaslu/panwaslu) maupun panwascam/pengawas pemilihan lapangan (ppl)), tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap para peserta pilkada atau pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur. Lembaga Bawaslu/Panwaslih ini hanya sebatas menerbitkan rekomendasi atas setiap hasil kerja (tupoksinya) kepada lembaga terkait. Dengan kata lain, panwas tidak memiliki kewenangan penindakan yang bersifat yudikatif.

 

Tapi sekarang ini, dengan keluarnya UU Penyelenggara Pilkada terbaru, yakni dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ayat (1) berbunyi: “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih” dan ayat (2) berbunyi: “calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, bila nyata dan terbukti melalui laporan masyarakat dan atau temuan panwas kota/kabupaten, panwaslu kecamatan maupun ppl desa atau ppl kelurahan, melalui bawaslu RI dan atau bawaslu provinsi sebagaimana diamatkan dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

 

Dengan adanya kewenangan yudikatif, maka bagi pengawas pemilu/pilkada yang telah secara tegas diatur, dapat memberikan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon (paslon), antara lain: jika ditemukan adanya praktik money politics (politik uang) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Kemudian juga, kewenangan panwas untuk merekomendasikan diskualifikasi terhadap para peserta pilkada/pemilu jika ada paslon atau tim sukses (timses) yang melakukan kampanye lewat media massa baik cetak maupun elektronik di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU.

 

*) adanya faktor yang diindikasikan memperlemah cara kerja dan kinerja lembaga pengawas pemilu atau pilkada, yaitu: terbatasnya jumlah personil panwas dan sumber pembiayaan. Faktor ini seringkali menjadi pemicu yang menimbulkan kendala pengawasan terhdap seluruh tahapan pemilu/pilkada di lapangan bagi lembaga pengawas untuk memastikan bahwa pemilu/pilkada yang dilaksanakan punya kualitas dan sesuai aturan main PKPU maupun PERBAWASLU maupun aturan hukum yang berlaku.

 

Lembaga pengawas pemilu dan atau pilkada selain berfungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, juga memiliki peran kuat dan strategis dalam konteks melakukan tugas mengedukasi, memberdayakan masyarakat (pendidikan politik), dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Peran tersebut, sebagaimana di mandatkan dalam UU No. 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi penguatan sistem ketahanan nasional.

 

Hal yang sering diabaikan dan hampir dilupakan selama proses pemilu atau pilkada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) adalah soal penyebarluasan informasi publik tentang pemilu, baik yang berkaitan dengan seluruh regulasi dan kebijakannya, maupun yang berkaitan dengan urusan-urusan tentang teknis pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, serta bermartabat.

 

Sebagai contoh terkait soal telah direvisinya UU Penyelenggara Pemilu yang terbaru, dimana tidak semua (mayoritas) masyarakat mengetahui hal-hal substansi tentang keberadaan maupun substansi UU tersebut.  Demikian pula halnya dalam praktek pelaksanaan pemilu, dimana sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi yang terbatas terkait tahapan-tahapan pemilu. Kondisi ini jelas menimbulkan pemikiran dan pertanyaan kritis dan edukatif, “apakah dengan kondisi kelemahan yang demikian, pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas? dan atau terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu/pilkada”.

 

Urgensi Keterbukaan Informasi di Pilgubsu 2018

Informasi pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumut 2018, seakan-akan dimaknai hanya milik penyelenggara pilkada dan peserta pilkada (parpol dan atau pasangan calon, baik independen maupun dari jalur parpol) dan juga para mahasiswa/dosen ilmu politik, serta masyarakat pemantau pilkada/pemilu.

 

Keterbatasan akses terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan kepemiluan, sedikit banyaknya berdampak pada 4 (empat) hal, yakni:

 

1) rendahnya partisipasi dan meningkatnya mobilisasi;

2) rendahkan rasionalitas choice;

3) meningkatnya perilaku pragmatisme, dan;

4) keterbetasan akses informasi pemilu berdampak pada ketiadaan choise dan voice masyarakat terhadap pemilu.

 

Keempat dampak diatas, bila dikaitkan dengan UU No.14 tahun 2008, secara tegas menjelaskan bahwa: hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pada negara demokratis yang  menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan amanah.

 

Nah, jika soal informasi pemilu ataupun informasi pelaksanaan seluruh tahapan pilkada gubsu 2018 saja, publik tidak mendapatkannya secara komprehensif dan berkualitas, bagaimana mungkin pemilu bisa diikuti oleh masyarakat pemilih yang berkualitas.

 

Keterbukaan informasi publik tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur Sumut 2018 merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pilkada/pemilu maupun penyelenggara negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik di Provinsi Sumatera Utara.

 

Oleh sebab itu, negara harus memberikan jaminan dan memastikan seluruh instrumen pemilu/pilkada (paslon, partai politik, KPU, Bawaslu), bekerja secara maksimal dalam menyebarluaskan informasi pemilu yang baik dan benar tentang penyelenggaraan pilkada. Apalagi secara eksisting, proses penyebarluasan informasi  saat ini, selain sangat mudah (karena dukungan teknologi), secara bersamaan, publik didikte oleh banyak informasi bersifat hoax yang baik ditemukan melalui media sosial (medsos), seperti facebook, twitter, whatsapps maupun media online berupa website atau blog personal yang khusus dibuat ataupun yang dikelola dalam rangka memenuhi target sebagai wujud bisnis online dijaman digitalisasi modern.

 

Dalam rangka itu, sangat dibutuhkan pemikiran untuk mencari teknik penguatan kualitas demokrasi (pemilu/pilkada) melalui pengelolaan informasi kepemiluan, merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat politik yang informatif dan dewasa dalam berdemokrasi.

 

Nah, badan pengawas pemilu sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengawas, maka diterbitkanlah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Dalam artian pemikiran pada konteks pemilu atau pilkada, maka publik butuh kemudahan akses tentang seluruh regulasi dan kebijakan tentang pemilu/pilkada. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

 

Dengan kata lain, bahwa  segala sesuatu informasi yang menjadi ranah publik, ada keharusan atau kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan melayani kemudahan akses terhadap informasi tersebut. Demikian halnya terkait dengan informasi Pemilu/Pilkada sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Perbawaslu No.1/2017, bahwa informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Seandainya diuji dengan realitas empirik dan pemikiran kritis berkaitan informasi pemilu/pilkada, maka ditemukan fakta bahwasanya masyarakat (publik) masih belum terberdayakan dan belum melek informasi pemilu secara menyeluruh. Jadi, dibutuhkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang baik antara lembaga penyelenggara pemilu, lembaga peserta pemilu (parpol), para pasangan calon pilkada maupun pemerintah, agar memastikan bahwa publik mendapatkan informasi pemilu yan jelas, baik dan benar, sehingga publik mampu menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas membawa perubahan dan perbaikan. Misalnya, masyarakat tahu dan paham tentang sistem pemilu, dan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan di Sumut.

 

Strategi Memperkuat Peran Lembaga Pengawas Pemilu

Salah satu instrument penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yakni badan pengawas pemilu (bawaslu), sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peraturan Bawaslu No.11 tahun 2016, menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

 

Melihat pengertian diatas, maka tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota beserta dengan wakilnya merupakan klausul penting untuk menjaga marwah demokrasi (kualitas pemilu/pilkada) di Sumut, agar terlaksananya pemilu yang serentak, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Tentu, hal ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga  pengawas tersebut yaitu: terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal yang terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

 

Disamping itu, lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi pilkada gubsu 2018 diberi tugas, wewenang dan kewajiban oleh undang-undang yang mana tugas dan wewenangnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 

Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas dimaksud secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

 

*) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;

*) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;

*) Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;

*) Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen;

*) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;

*) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;

Evaluasi pengawasan Pemilu;

*) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

Memahami tugas pengawas pemilu (panwaslu) dalam konteks kepengawasan kepemiluan, merupakan tindakan yang terprogram yang bersifat responsif, partisipatif dan prefentif. Artinya, bahwa lembaga panwas di Sumut harus memainkan peran aktif dalam menjaga aturan penyelenggaraan pemilu dan atau pilkada. Semua tugas yang disebutkan di atas, bersifat penting dan utama, dan yang seringkali dibutuhkan adalah memiliki kinerja ekstra, yaitu ketika masuk fase; 1) mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu; 2) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 3) mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan.

 

Disamping tugas sebagaimana tersebut diatas, adapun yang menjadi Wewenang Pengawas Pemilu di Pilkada Sumut 2018, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 

*) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

*) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;

*) Menyelesaikan sengketa Pemilu;

*) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah;

*) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (termasuk kewenangan yang bersifat Yudikatif);

 

Sementara yang menjadi kewajiban Pengawas Pemilu, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

*) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

*) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

*) Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

*) dan Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

 

Mengacu pada penjelasan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga pengawas pemilu untuk penyelenggaraan pilkada serentak di Sumut, maka lembaga pengawas pemilu ini masih memainkan peran minor dalam mendorong kualitas pemilih untuk pilkada/pemilu gubsu 2018. Koreksi yang dapat dilihat dan dicermati terkait tugas, wewenang dan kewajiban lembaga ini adalah tidak menjalankan peran yang terukur dan konsolidatif terkait mencerdaskan pemilih dan penyelenggara pemilu, melalui skema kerja sosialisasi dan pemberian informasi yang jelas, benar dan komprehensif tentang pemilu.

 

Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Pemilu/Pilkada dapat dikatakan demokratis jika memenuhi 5 (lima) syarat dasar, yakni:

 

1) Adanya Universalitas (Universality), berisi tentang nilai-nilai demokrasi yang merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal dalam penyelenggaraannya di Sumut. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri, terutama yang berkembang dan hidup ditengah-tengah masyarakat di Provinsi Sumut (misalnya adat istiadat, kebiasaann, budaya, dan lain sebagainya). Dan seluruh elemen ini sangat penting terpublikasikan dan mudah diakses oleh publik.

 

2) Adanya Prinsip Kesetaraan (Equality), maksudnya bahwa Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara adil. Salah satu unsur penting yang akan mungkin bisa mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpang tindihnya kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki para kontestan pemilu. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

 

3) Adanya Prinsip Kebebasan (Freedom), maksudnya dalam pelaksanaan Pemilu demokratis, para pemilih harus bebas dalam menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang dapat mempengaruhi pilihan mereka.  Pada aspek ini, penting diberlakukan prinsip punishment (hukuman/sanksi).

 

4) Adanya Prinsip Kerahasiaan (Secrecy). Kehadiran asas rahasia, merupakan jaminan hak asasi manusia (pemilih) dalam menentukan sikap politiknya. Kerahasiaan menentukan kebebasan pemilih dan independesinya.

 

5) Adanya Transparansi (Transparency). Sebagaimana diketahui bahwa transparansi merupakan salah satu unsur dari demokrasi. Prinsip ini penting dilakoni oleh para stakeholders penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu atau pilkada. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya yang ada.

 

Disamping itu, para penyelenggara pemilu, termasuk juga lembaga pengawas pemilu/pilkada, sangat penting juga untuk meyakinkan publik dan bahkan memberikan garansi (jaminan) bahwasanya mereka mampu bekerja profesional, independen, adil dan tidak berpihak (imparsial). Selain itu, lembaga penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu atau pasangan calon juga harus menjalankan prinsip free, fair and competitive.

 

Demikian sedikit pemikiran dari kami yang membahas tentang cara memperkuat lembaga pengawas pemilu atau pilkada gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, semoga ada manfaatnya bagi sobat blogger yang ingin mempelajari tentang pengawasan dan atau kepemiluan di Indonesia, terutama di Sumut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

Penulis: N. Hasudungan Silaen, SH

Advokat pemerhati pemilu/pilkada, tinggal Kota Medan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *