Bisnis Online dan Jasa SEO

Jasa Ahli Blogger Terbaik di Medan

Peran Strategis Bawaslu Medan Tegakkan Keadilan Pemilu

Pasca dibentuk dan dilantiknya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Medan masa jabatan 2018-2023 pada tanggal 15 Agustus 2018 banyak tugas dan kewenangan yang harus segera dilaksanakan untuk mengawasi jalannya pemilu presiden 2019 (pilpres) dan pemilu legislatif 2019 (pileg).

 

Advokat Bawaslu Medan Tegakkan Keadilan Pemilu

 

Tidak hanya sebagai pengawas pemilu saja, Bawaslu Kota Medan juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara dalam adjudikasi nonlitigasi sebagaimana diamanatkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Intinya, Bawaslu Medan saat ini memiliki kewenangan besar yang harus dibuktikan melalui peran dan eksistensi strategis dalam rangka mengawal pemilu yang jujur dan adil, serta berintegritas tinggi demi kemajuan bangsa dalam hal memilih pemimpin dan juga para legislator di parlemen.

 

Sejarah kepemiluan Indonesia yang terasa mengecewakan akibat adanya praktik demokrasi prosedural yang tak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis, sebagaimana terlihat nyata dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 harus dijadikan cerminan dan cambukan keras bagi Bawaslu Medan selama mengemban tugas kepemiluan selama 5 tahun kedepan.

 

Mengapa? Tentu saja dalam rangka membangun peradaban politik yang sehat di Kota Medan, sehingga pelaksanaan pemilu dapat melepaskan hegemoni pengawasan struktural dan fungsional yang selama ini berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan kepemiluan.

 

Tidak hanya itu saja, bila penyelenggaraan pemilu tersebut tidak berintegritas, maka berpotensi besar akan menimbulkan banyaknya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Disamping pesta demokrasi yang mengeluarkan biaya besar ini hanyalah menghasilkan pemimpin baru yang legalitas dan legitimasinya di gugat banyak pihak. Ditambah kecenderungan tumbuhnya konflik politik yang berkepanjangan tentu akan menghambat pembangunan bangsa dan daerah secara global.

 

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pemilu sebagai serangkaian mekanisme demokrasi tentu harus memiliki desain yang komprehensif untuk mentransformasikan adanya sifat konflik di tengah-tengah masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas tinggi bisa terlaksana dengan lancar, tertib, dan berkualitas.

 

Jadi, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan Negara Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pilkada Nomor 10/2016 dan UU Pemilu Nomor 7/2017 melengkapi kriteria pemilu demokratis dengan asas transparan dan asas akuntabel.

 

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwasanya pemilihan umum secara juridis formal telah menjadi sebuah fenomena global yang wajib dipraktekkan, baik pada negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.

 

Bukan rahasia umum lagi, dalam penyelenggaraan pemilu di banyak negara termasuk di Indonesia, masih menunjukkan adanya berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices), dan bahkan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi point penting sebagai napas yang menjiwai pemilu adalah politik yang bersifat dasar “menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, kemenangan dan kekuasaan”.

 

Nah, untuk mewujudkan konsep integritas pemilu yang berkeadilan pemilu, sangat wajar menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder untuk berperan aktif dan responsif, tidak hanya bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), untuk mendesain pemilu yang berkualitas dan berintegritas tinggi untuk dipakai memilih pemimpin demi mewujudkan kemajuan bangsa.

 

Memang benar bahwa pemilu itu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu yang baik terwujud secara prosedural jika seluruh prasyaratnya sudah terpenuhi, sementara pemilu akan berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai dengan baik pula. Prasyarat pemilu menggariskan atas adanya kebebasan dalam memilih para kontestan, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan merupakan arena berkompetisi politik yang fair play.

 

Bicara tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat Indonesia. Konteksnya adalah seorang pemimpin yang amanah dan memiliki kemampuan dalam hal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

 

Badan pengawas pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Medan memiliki satu fungsi yuridis formal untuk setiap saat melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu, dan sekaligus melakukan pencegahan sedini mungkin atas kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu/pilkada.

 

Adanya fungsi Bawaslu Medan yang sangat strategis dan signifikan tersebut diatas, yakni dalam hal menghindari potensi pelanggaran pemilu yang bisa saja muncul di tiap tahapan pemilu haruslah didesain secara menyeluruh dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal setelah terlebih dahulu memetakan apa yang menjadi kebutuhan di 21 Kecamatan, 151 Kelurahan yang menjadi wilayah pengawasan Bawaslu Medan. Tentu saja, strategi pengawasan di satu kecamatan bisa saja tidak sama dengan kecamatan lainnya, begitu juga dengan pengawasan di tingkat kelurahan.

 

Tidak hanya fungsi pengawasan dan pencegahan saja yang harus dijalankan oleh Bawaslu Medan, fungsi penindakan pelanggaran juga diharapkan mampu dilakukan dengan tegas, efektif, dan juga fungsi sebagai hakim pemilu yang adil harus bisa diwujudkan.

 

Pasca pengawas pemilu Kota Medan menjadi sebuah badan, kelahiran Bawaslu Medan yang sudah bersifat permanen dan Komisioner-nya berjumlah 5 orang, maka untuk masa tugas 5 tahun kedepan diharapkan semakin dapat mendorong dan memperkuat timbulnya pengawasan masyarakat (pengawasan partisipatif bawaslu yang berbasis gotong royong) dengan memberikan penguatan, seperti regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

 

Disisi lain, agar Bawaslu Medan memiliki peran efektif, maka setiap laporan pengawasan dapat dilakukan lebih tajam lagi, sehingga merupakan bahagian dari data dan fakta hukum yang dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi potensi pelanggaran yang ada. Dengan demikian tujuan menegakkan keadilan pemilu sebagaimana yang menjadi motto Bawaslu dapat terwujud.

 

Bawaslu Medan juga harus hadir menjadi solusi atas berbagai tuntutan untuk secara profesional dan independen dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun, termasuk kepada penyelenggara pemilu. Mengapa? Karena penyelenggara pemilu tak luput dari potensi melakukan pelanggaran secara pribadi maupun kelembagaan. Terlebih jika integritas sang penyelenggara pemilu tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

 

Sudah banyak kasus pelanggaran yang dilakukan dan melibatkan oknum KPU maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dan hal ini harus merupakan moment introspeksi diri untuk lebih meningkatkan integritas dalam pelaksanaan pemilu kedepannya. Jangan sampai harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan menjadi ternoda akibat ulah oknum-oknum penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran.

 

Terkait penanganan pelanggaran, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memperkuat wewenang Bawaslu Medan yang tak lagi sebagai lembaga yang di stempel sebagai pemberi rekomendasi semata, melainkan saat ini sudah bertindak sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Dasar hukum sebagai eksekutor atau pemutus perkara ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Nomor 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota (baca Bawaslu Medan) telah memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

 

Namun, seiring dinamika tinggi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ditambah dengan perkembangan jaman dan teknologi canggih, sangat terasa belum adanya regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika tinggi yang terjadi di masyarakat. Konteks canggih disini adalah termasuk “modus” dan bentuk pelanggaran, ditambah dengan adanya kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, penggunaan media sosial (medsos) untuk menyebarkan konten hoax atas nama dan diri para kontestan, kampanye hitam, kampanye negatif dan kampanye online di media sosial, hingga adanya perbuatan penyiasatan aturan pelanggaran pemilu yang membuka ruang timbulnya beragam kasus pelanggaran pemilu yang baru.

 

Di sisi lain, Bawaslu Medan harus mampu mendorong terciptanya partisipasi masyarakat secara optimal, khususnya meningkatkan peran partisipatif pengawas yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya tentu saja Bawaslu Medan melalui 5 Komisioner (Payung Harahap, SE., Muh Fadly, S.Sos., Raden Deni Atmiral, S.Sos., M.AP., Julius Anggiat Lamhot Turnip, SH., dan Muhammad Taufiqurrohman Munthe) harus mampu bekerja sinergis bersama dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Medan (21 Kecamatan, 151 Kelurahan) untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil.

 

Tegaknya keadilan pemilu dapat diwujudkan bila Bawaslu Medan dan jajarannya bekerja secara terbuka, profesional, imparsial, akuntabel, dan berintegritas tinggi dalam melakukan upaya pencegahan. Bawaslu Medan juga harus berani membuat sebuah terobosan pengawasan dalam wujud “blue print” strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman atas dinamika potensi pelanggaran yang dipetakan dengan benar sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Medan (terdiri dari Suku Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, dlsb).

 

Bawaslu Medan juga harus peka dan memiliki insting dalam hal memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019 (Pilpres 2019 dan Pileg 2019) dan juga mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2020 mendatang sebagai perwujudan dari peran strategis Bawaslu Medan dalam menjaga hak pilih rakyat dan tegakkan keadilan pemilu.

 

Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang sukses dilaksanakan sebelumnya, kita harus sepakat bahwa belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara proporsional dan memuaskan oleh lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah Panwaslih/Panwaslu Medan sebelum menjadi Bawaslu Medan. Mudah-mudahan kedepannya dengan semangat baru dengan 5 Komisioner, Bawaslu Medan dan jajarannya semakin berkualitas melakukan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu maupun sebagai hakim dalam sengketa pemilu dalam sidang ajudikasi non litigasi.

 

Bersama Rakyat Awasi Pemilu…..

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu…..

 

Penulis:

N Hasudungan Silaen, SH

Advokat / Pengacara di Medan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pakar SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!