Kontes SEO Dan Jasa Ahli Bisnis Online

Jasa Ahli Agen Optimasi

Tugas, Kewajiban, Wewenang PPK dan PPS di Pilgub SU 2018

Pendaftaran calon anggota PPK dan PPS se Kota Medan yang seyogianya waktu tahapannya berakhir tanggal 20 Oktober 2017, ternyata masih berkesempatan mendaftar kembali bagi yang belum ikutan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 775/PP.05.3-Pu/1271/KPU-Kot/X/2017 tentang perubahan jadwal rekrutmen PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 tertanggal 21 Oktober 2017 jo Surat KPU Sumatera Utara Nomor: 546/SDM.12-SD/12/Prov/X/2017 tertanggal 21 Oktober 2017, maka KPU Kota Medan kembali membuka penerimaan calon anggota PPK dan PPS dalam ajang pilgubsu tahun 2018.

 

Tugas - Wewenang - Kewajiban PPK dan PPS Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

 

Adapun perpanjangan masa pendaftaran atau penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Medan ini dengan ketentuan: 1) syarat dan ketentuan untuk menjadi calon PPK dan PPS adalah tetap berpedoman pada pengumuman KPU Kota Medan No.: 742/PP.05.3-Pu/1271/KPU-Kot/X/2017; 2) bahwa jadwal dan waktu pendaftaran dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 (hari ini);

 

Tentu bagi anda yang belum sempat mendaftar, adanya perpanjangan waktu pendaftaran dan rekrutmen ini tidak boleh disia-siakan. Oleh karenanya segeralah mendaftar dan menyiapkan seluruh perlengkapan persyaratan yang dibutuhkan. Pendaftar dapat mengantarkan permohonan nya langsung ke KPU Kota Medan di Jalan Kejaksaan No. 37 Medan, mulai pukul 08.00 sampai dengan jam 16.00 WIB.

 

Adanya perpanjangan masa pendaftaran calon PPK dan PPS tentu saja Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 775/PP.05.3-Pu/1271/KPU-Kot/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017diatas telah juga disampaikan kepada penyelenggara pilkada atau pemilu lainnya, yakni: Panwaslu Kota Medan atau bisa juga disebut Panwaslih Kota Medan. Serta, Surat KPU Sumatera Utara Nomor: 546/SDM.12-SD/12/Prov/X/2017 tanggal 21 Oktober 2017 telah juga disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu Sumut (Bawaslu Sumut) sebagai sesama mitra penyelenggara pemilu tingkat provinsi.

 

Perlu diketahui bahwa mitra sesama penyelenggara pemilu untuk PPK adalah Panwaslu Kecamatan (Panwascam), dimana panwascam inilah yang bertugas untuk mengawasi setiap tahapan pilkada atau pemilu berkerja sama dengan PPK dan stakeholder yang ada untuk mewujudkan pilgubsu yang demokratis dan bermartabat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di pilgubsu 2018.

 

Sementara untuk PPS selaku penyelenggara pemilu atau pilkada di tingkatan kelurahan atau desa, maka yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan semua tahapan pemilu/pilkada nya adalah PPL atau Pengawas Pemilu Lapangan Kelurahan/Desa.

 

Bicara tentang rekrutmen calon PPK dan PPS di Kota Medan yang hingga hari ini adalah batas akhir pendaftaran atau penerimaannya, maka berikut ini akan kami kemukakan apa yang menjadi Tugas, Wewenang, Kewajiban PPK dan PPS Dalam Pilgubsu 2018.

 

Kalau ditelaah mengenai Tugas, Wewenang, Kewajiban PPK dan PPS Dalam Pilgub Tahun 2018, maka dasar hukumnya adalah terdapat dalam PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan Jadwal Pembentukan PPK dan PPS Tahun 2017, dapat dijelaskan bahwasanya tahapan jadwal pembentukan PPK dan PPS dijadwalkan mulai berlangsung pada tanggal  12 Oktober 2017 hingga tanggal 11 Nopember 2017.

 

Khusus bagi sobat blogger pada weblog silaenseo.com yang berniat untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sifatnya adalah Adhoc, ada baiknya untuk mempelajari dan sekaligus memahami apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan pilkada gubernur dan wakil gubernur. Karena materi ini biasanya merupakan materi pokok yang biasanya menjadi bahan pertanyaan saat tes tertulis dan tes wawancara nantinya.

 

Berdasarkan isi Surat Edaran KPU nomor 324/KPU/VI/2016 dapat dijelaskan bahwa pedoman pembentukan PPK, PPS dan KPPS masih menggunakan PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Akan tetapi untuk tugas, wewenang dan kewajiban PPK pada penyelenggaran pemilu tahun 2018 menggunakan acuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, berbeda dari yang sebelumnya.

 

Terkait dengan kedua UU diatas, maka admin akan sharing tentang apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban PPK di pilgubsu 2018, dimana penjelasannya sebagai berikut:

 

1) PENGERTIAN PPK DAN PPS

Dalam ketentuan Pasal 16 UU No 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa:

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang;

(1a) Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK;

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota’

 

Sementara berdasarkan ketentuan isi Pasal 18 UU No 10 Tahun 2016 menyatakan bahwasanya:

*) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan dibentuk PPS;

*) PPS berkedudukan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan;

*) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

*) Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;

 

Selanjutnya ketentuan Pasal 19 UU No 10 Tahun 2016 berbunyi:

*) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang;

*) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS;

*) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

 

2) TUGAS PPK DAN PPS DALAM PILGUBSU 2018

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPK:

Pada UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 17 disebutkan mengenai tugas-tugas PPK, antara lain:

*) Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

*) Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

*) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

*) Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

*) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

*) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

*) Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

*) Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan;

*) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

*) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

*) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

*) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

*) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

*) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

*) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS:

*) membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;

*) membentuk KPPS;

*) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

*) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;

*) mengumumkan daftar pemilih;

*) menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;

*) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;

*) menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;

*) mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

*) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

*) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;

*) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

*) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;

*) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

*) menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebgaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan;

*) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK;

*) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

*) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

*) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

*) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

*) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

*) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;

*) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

*) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

 

Demikian artikel yang membahas tentang Tugas, Wewenang, Kewajiban PPK dan PPS Dalam Pilgubsu Tahun 2018, semoga bermanfaat bagi sobat blogger medan – sumut. Atas perhatian dan kesediaannya membaca tulisan yang dibuat admin ini, diucapkan terima kasih.

1 Comment

Add a Comment
  1. sumarianto suparno

    Pengumuman seleksi patumbak 2 deli serdang kapan keluar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kontes SEO Bisnis Online © 2017 Frontier Theme
error: Content is protected !!