Contoh Soal Tes KPU Kabupaten Kota Part-2

Soal Tes Seleksi Penerimaan Anggota KPU - KIP

Pada artikel contoh soal testing KPU bagian 1, berikut ini saya akan membahas beberapa kisi-kisi simulasi atas tes ujian tertulis yang diprediksi sangat kuat bakal jadi pertanyaan pada seleksi penerimaan calon anggota KPU, baik KPU/KIP di tingkat provinsi, utamanya tes KPU kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Contoh pertanyaan dalam soal ujian testing untuk menjadi calon anggota KPU/KIP Prov/Kab/Kota, PPK, PPS dan PPLN dimaksud adalah sebagai berikut:

 

Soal Tes Seleksi Penerimaan Anggota KPU - KIP

 

*) Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengganti Undang-Undang dalam hal adanya ihwal terjadi kegentingan yang memaksa. Namun, Peraturan Pemerintah tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam persidangan berikut.

Sebab

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang (UU).

a. pernyataan benar dan alasan salah

b. pernyataan salah dan alasan salah

c. pernyataan salah dan alasan salah

d. pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat

e. pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat

(jawaban c), cermati ketentuan Pasal 20 ayat (1)

 

*) Seandainya terjadi dugaan tindak pidana Pemilu, pelapor dapat melaporkan langsung peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu ke aparat kepolisian RI.

a. benar

b. salah

(jawaban b)

 

*) Di bawah ini adalah persyaratan usia/umur dalam pencalonan di Pemilu tahun 2019, kecuali:

a. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota

b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPRD Provinsi

c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPR RI

d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon anggota DPD RI

e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden

(jawaban e), silahkan baca ketentuan Pasal 169 huruf q

 

*) Berikut ini metode pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019, kecuali:

a. pemasangan alat peraga kampanye (APK)

b. pertemuan terbatas

c. debat antar Partai Politik (Parpol)

d. iklan di media dalam jaringan

e. media sosial (medsos)

(jawaban c)

 

*) Berikut ini merupakan peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang diatur dalam UU Pemilu, kecuali:

a. bantuan dan fasilitas pelaksanaan pendidikan politik bagi peserta Pemilu

b. bantuan dan fasilitas pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu

c. bantuan dan fasilitas untuk kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu

d. pemantau kelancaran penyelenggaraan Pemilu

e. semua jawaban benar

(jawaban c), dasarnya adalah Pasal 434

 

*) Tim Pemeriksa Daerah (TPD) keanggotaannya terdiri dari ….., kecuali:

a. unsur masyarakat

b. unsur Bawaslu Provinsi

c. unsur penyelenggara Pemilu

d. unsur DKPP

e. semua jawaban benar

(jawaban: d), dasar ada di dalam Pasal 459 ayat (4)

 

*) Calon anggota DPD adalah calon perseorangan yang mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih

b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih

e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih

(jawaban: c), penjelasannya ada di dalam Pasal 183

 

*) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta kampanye Pemilu. Maka KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

a. benar

b. salah

(jawaban: a), baca ketentuan Pasal 322 ayat (3)

 

*) Pelaksanaan kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

a. benar

b. salah

(jawaban: a), baca penjelasannya di Pasal 267 ayat (2)

 

*) Salah satu persyaratan untuk menjadi bakal calon (balon) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih/

Sebab

Mantan terpidana dapat menjadi calon anggota legislatif apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

a. pernyataan benar dan alasan benar, ada hubungan sebab akibat

b. pernyataan benar dan alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat

c. pernyataan benar dan alasan salah

d. pernyataan salah dan alasan benar

e. pernyataan salah dan alasan salah

(jawaban: d), baca ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g

 

*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 296 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran  dan media massa cetak adalah …..

a. bawaslu, pwi dan dewan pers

b. bawaslu, komisi penyiaran Indonesia, pwi dan dewan pers

c. komisi penyiaran Indonesia atau dewan pers dan bawaslu

d. komisi penyiaran Indonesia, pwi dan dewan pers

e. komisi penyiaran Indonesia dan dewan pers

(jawaban: c)

 

*) Dalam menentukan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dengan cara antara lain ….

a. memudahkan pemilih

b. memperhatikan aspek geografis

c. tidak menggabungkan desa/kelurahan

d. jarak tempuh menuju TPS

e. semua jawaban benar

(jawaban: e)

 

*) Berdasarkan ketentuan Pasal 554 diatur bahwa penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pidananya diperberat ……. dari ketentuan pidana yang ada.

a. 1/5 (satu perlima)

b. 1/4 (satu perempat)

c. 1/3 (satu pertiga)

d. 1/2 (satu perdua)

e. 2/3 (dua pertiga)

(jawaban: c)

 

*) Keuangan Partai Politik (Parpol) dapat bersumber pada iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, hibah dari pendiri Partai Politik dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD.

a. benar

b. salah

(jawaban: b)

 

Contoh soal ujian tertulis berikut dengan jawabannya ini masih bersambung, jangan lupa untuk membaca dan klik Contoh Soal Ujian Tertulis Menjadi Calon Anggota KPU. Contoh atau kisi-kisi maupun simulasi materi soal ujian tertulis dan jawaban ini juga sangat penting diketahui oleh anda yang berminat nantinya mengikuti seleksi menjadi anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan atau seleksi jadi Panitia Pemungutan Suara (PPS), baik di Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur, Bupati/Walikota.

 

Terima kasih dan semoga sukses mengikuti ujian tertulis pada tes penerimaan calon anggota KPU, KIP Provinsi/Kab/Kota, PPK, PPS dan PPLN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *