Perlindungan Buruh Sawit

Inpres Moratorium Sawit Belum Menyentuh Perlindungan Buruh

Penerbitan ‘moratorium sawit’ melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 yang sudah berjalan 2 (dua) tahun ini, seharusnya menjadi salah satu peluang pembenahan atas kebijakan dan praktik perlindungan buruh secara komprehensif dalam perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

 

Artinya, perbaikan tak cukup hanya menyentuh tata kelola perizinan semata, melainkan harus juga menyentuh adanya kepastian kerja dan atau status hukum buruh di perusahaan, kepastian upah, kepastian jaminan sosial dan kesehatan, serta kebebasan berserikat bagi buruh sawit. Mengapa? Karena mata rantai pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari hubungan industrial yang baik agar lingkungan kerja nyaman dan produksi meningkat.

 

Oleh karena itu, kebijakan perlindungan buruh menjadi satu hal relevan dan sangat mendesak yang harus segera dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Inpres No. 8 tahun 2018 hingga 19 September 2021 mendatang. ‘Inpres No. 8 tahun 2018 bisa dijadikan sebagai salah satu payung hukum dalam rangka memperbaiki praktik perburuhan yang masih buruk di perkebunan sawit, khususnya di Sumatera Utara’, demikian dikatakan Hasudungan Silaen, Staf Advokasi OPPUK yang ditemui di Pengadilan Negeri Medan (24/9).

 

Perlindungan Buruh Sawit

 

Meski sudah berjalan 2 (dua) tahun dan telah masuk tahun ke-3, ‘Inpres moratorium tidak menyentuh adanya perbaikan kondisi buruh perkebunan sawit di Indonesia, malahan semakin parah dimana pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak oleh serikat buruh, dan salah satunya adalah Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO),’ ujar Hasudungan.

 

Sebagaimana fakta dari kasus-kasus hukum yang terjadi pada buruh sawit dan ditangani oleh OPPUK dan SERBUNDO, sejauh ini masih ditemukan kondisi kerja dan praktik kerja eksploitatif. Bentuknya seperti pekerjaan tidak tetap dengan ketidakpastian kerja, upah dan tunjangan yang kecil, beban kerja yang berat setiap harinya, target harian yang mustahil dicapai, diskriminasi terhadap buruh perempuan, penggunaan buruh anak baik yang dipekerjakan langsung maupun dipekerjakan oleh keluarga namun tidak diupah akibat memenuhi target kerja, serta tidak ada atau jaminan sosial kurang memadai.

 

Tak jarang di beberapa perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara, OPPUK menemukan fakta pemanfaatan buruh yang bekerja selama bertahun-tahun dengan status kerja rentan pada pekerjaan inti dan tanpa kepastian status hukum yang dapat melindungi hak-hak buruh. Selain itu, banyak buruh perempuan yang dipekerjakan pada bagian perawatan, semprot dan pemupukan tidak pernah mendapat perhatikan, seperti minimnya alat kerja dan APD dari bahan kimia. ‘Kendati mereka telah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebagai buruh harian lepas, tapi tetap tidak memiliki kepastian hukum atas ikatan hubungan kerja, seperti pengangkatan dirinya menjadi buruh permanen atau buruh tetap,’ jelas Hasudungan.

 

‘Seandainya, buruh perempuan tersebut pun bekerja dengan status PKWT, maka berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Kepmenakertrans 100/2004), PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Artinya, bila dalam praktik PKWT dilakukan melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerja tersebut demi hukum merupakan perjanjian kerja PKWTT,’ jelas Hasudungan.

 

Menurut Hasudungan, praktik-praktik pemanfaatan buruh tanpa adanya jaminan hukum atas status hubungan kerja yang terjadi pada setiap jenis pekerjaan merupakan pelanggaran terhadap UU 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Berangkat dari kondisi yang terjadi pada buruh perkebunan sawit, merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah gagal memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan buruh perkebunan sawit. Padahal, keberadaan buruh perkebunan sawit adalah salah satu ujung tombak di industri sawit Indonesia.

 

Seharusnya, dalam semua pembahasan tentang industri kelapa sawit, terkhusus dalam aplikasi Inpres Moratorium Sawit menitik beratkan pada perlindungan hukum untuk buruh perkebunan sawit. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit di tahun ke-3 harus menempatkan kondisi perlindungan hukum atas pemenuhan seluruh hak-hak buruh sebagai hal yang penting untuk dimasukan pada progres tata kelola industri sawit berkelanjutan di Indonesia. Sehingga, lewat kebijakan Inpres No. 8 tahun 2018 ini, pemerintah berhasil melakukan peningkatan tata kelola pada seluruh mata rantai perkebunan sawit secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada akhirnya berhasil meningkatkan hubungan harmonis buruh/serikat dengan pengusaha, produktivitas perkebunan sawit, kesejahteraan buruh, dan menekan jumlah buruh yang rentan menghadapi masalah ketenagakerjaan.

 

Pemerintah harus memandang bahwa jumlah buruh perkebunan sawit yang besar adalah salah satu aset berharga di bisnis perkebunan kelapa sawit yang harus dilindungi bersama dengan keseluruhan mata rantai industri sawit. Apalagi dalam situasi pandemi Covid 19 yang sangat rentan dijadikan alasan ‘ambruk perekonomian global‘ untuk mengakhiri hubungan kerja. ‘Jangan sampai, buruh dan atau serikat buruh yang menuntut hak atas adanya jaminan perlindungan hukum, seperti: terjadinya PHK semena-mena, beban kerja terlalu tinggi, target tidak manusiawi, status hukum hubungan kerja, BPJS, kondisi kerja yang layak, upah yang layak (living wage), dianggap sebagai bagian dari kampanye hitam yang dilakukan oleh buruh dan atau serikat buruh,’ tutup Hasudungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *