Inpres Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit

Inpres Moratorium Sawit Layak Audit Isu Perburuhan

Inpres moratorium sawit yang sudah berjalan 2 (dua) tahun, masih dirasakan belum maksimal untuk mendongkrak tata kelola bisnis perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, terutama dalam tata kelola menyelesaikan nasib buruh yang sangat krusial terjadi di perkebunan sawit.

 

‘Saya menilai, tingginya jumlah permasalahan buruh perkebunan sawit di Sumut yang mencuat, mulai dari aksi mogok kerja, unjuk rasa (demontrasi) hingga berujung ke pengadilan hubungan industrial (PHI), menjadi bukti masih rentan permasalahan antara pengusaha dan buruh itu sendiri. Hal ini disebabkan, buruh yang bekerja di perkebunan sawit tanpa memiliki kepastian kerja, tanpa ada kepastian upah layak, tanpa kepastian jaminan kesehatan, dan belum bebas berserikat. Kondisi ini lah yang seharusnya diperbaiki pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018,’ kata Pengacara Medan Hasudungan Silaen, SH yang ditemui di Pengadilan Negeri Medan (24/9).

 

Inpres Moratorium Perkebunan Kelapa Sawit

 

Menurut Hasudungan, Pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan rentan nya permasalahan perburuhan sebagai salah satu acuan dalam rangka melakukan evaluasi tata kelola perkebunan sawit, setidaknya setahun kedepan melakukan audit terhadap seluruh isu hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh kelapa sawit dan atau serikat buruh.

 

‘Ada 3 (tiga) hal penting yang seyogianya dilakukan audit, adalah masalah status hukum buruh di perusahaan kelapa sawit. Dari beberapa kasus PHI yang ditangani, perkebunan sawit di Sumatera Utara banyak yang tidak memberikan status hukum yang jelas dan permanen pada buruh nya, meski masa kerja buruh tersebut sudah mencapai dua tahunan bahkan puluhan tahun,’ katanya.

 

Menurut dia, hal ini jelas melanggar Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tentu, hal ini disinyalir perusahaan sawit tidak merasa bertanggung jawab terhadap nasib para buruhnya, demikian juga dengan disnaker setempat yang lemah melakukan pengawasan dan penindakan.

 

Fakta masih banyak buruh anak yang bekerja pada perkebunan kelapa sawit dengan berbagai dalih, jelas hal ini telah melanggar UU Ketenagakerjaan yang mengatur batas minimal bagi tenaga kerja adalah 18 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 dan tentu saja sangat merugikan buruh anak tersebut, karena bukan subjek hukum dan tidak punya kapasitas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari UU Nomor 13 Tahun 2003 bila terjadi hal-hal yang terkait dengan hubungan kerja, umpamanya membuat perjanjian kerja, mendaftar jadi anggota serikat buruh, kecelakaan kerja, dan sebagainya’ jelas Hasudungan.

 

Baca juga: Inpres Moratorium Sawit Belum Menyentuh Perlindungan Buruh

 

Saya juga melihat, ‘penghalang-halangan kebebasan berserikat yang berujung pada tindakan perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap pengurus dan anggota serikat buruh, kerap menjadi pemicu dasar konflik perburuhan hingga pengaduan ke disnaker, dewan, ke kepolisian maupun dasar di posita gugatan PHI Medan’.

 

‘Sejak awal pelaksanaan Inpres moratorium Nomor 8 Tahun 2018, seharusnya pemerintah pusat dan daerah mau menempatkan kondisi buruk buruh perkebunan sawit secara holistik yang menjadikan nya sebagai salah satu hal yang sangat penting masuk dan di audit dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan moratorium sawit di pusat dan daerah,’ paparnya.

 

Hasudungan Silaen berharap, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan baru pada pelaksanaan Inpres Moratorium Sawit hingga 19 September 2021 mendatang, yakni dengan menempatkan kondisi pentingnya perlindungan hukum buruh dan memenuhi seluruh hak-hak buruh. Adanya perlindungan hukum bagi buruh kelapa sawit sangat berarti agar nasib buruh tak semakin naas dan meminimalisir konflik buruh atau serikat buruh dengan pengusaha yang masih tinggi.

 

‘Tentu, keinginan adanya perlindungan hukum bagi buruh bukanlah permintaan yang mengada-ngada untuk dimasukkan ke dalam rencana pemerintah dalam pelaksanaan moratorium tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, karena buruh juga merupakan salah satu aset di mata rantai inti yang harus ada dalam industri ‘bisnis‘ sawit di Indonesia. Sehingga target, implementasi Inpres No. 8/2018 kedepan mampu secara komprehensif menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut isu perburuhan dan juga perizinan untuk sawit yang berkelanjutan.’ tutup Hasudungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *